Fitra: Utang Negara Rp 2.036 T, Indonesia Siap-siap Bangkrut

          Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan utang Indonesia berdasarkan data yang didapat Fitra dari Kementerian Keuangan per bulan Mei 2013 telah mencapai Rp 2.036 triliun. Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, mengatakan, jumlah utang akan terus meningkat dengan cepat jika melihat perkembangan jumlah utang Indonesia dari akhir tahun lalu. Indonesia, lanjutnya, menuju kebangkrutan.

"Ini artinya, negara sedang menuju kepada negara bangkrut," kata Uchok seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2013).
          Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Desember 2012, utang negara saat itu Rp 1.850 triliun. Jadi, hanya dalam enam bulan, jumlah utang Indonesia bertambah Rp 186 triliun.
Selain utang yang menumpuk, tanda-tanda negara bangkrut itu, menurut Uchok, yakni aset negara atau tanah berserta sumber daya alam lainnya sudah dikuasai oleh pihak swasta. Gejala lainnya, lanjut Uchok, adalah cadangan devisa yang terus tergerus dan merosot ke titik nol dan pemerintah mulai tidak bisa mengendalikan harga-harga kebutuhaan pokok masyarakat yang terus mengalami kenaikan luar biasa di luar batas psikologis serta tak mampu lagi membayar gaji para aparat negara.
Menurut Uchok, menumpuknya utang negara disebabkan pengelolaan yang tidak transparan. Realisasi utang luar negeri banyak diperuntukan bagi proyek-proyek yang tidak produktif sehingga tidak mampu membayar bunga dan pokok utang tersebut.
           Uchok menambahkan, pada tahun 2012, realisasi penyerapan dana pinjaman luar negeri mencapai 1,7 miliar dollar AS. Pinjaman atau utang luar negeri itu adalah belanja berbentuk program loan dan project loan. Program loan nilainya sebesar 1,1 miliar dollar AS. Program loan atau pinjaman program itu adalah dipinjam luar negeri valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN. Sementara itu, project loan nilainya sebesar 595 juta dollar AS. Uchok menjelaskan, project loan atau pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.
          Berdasarkan data tersebut, Fitra juga mencatat adanya 16 kementerian, BUMN, maupun lembaga negara yang kerap menghabiskan utang negara. Uchok mengatakan, data tersebut diperoleh dari laporan perkembangan pinjaman dan hibah Kementerian Keuangan yang telah diolah Fitra.
"Utang sudah sampai sebesar Rp 2.036 triliun, ternyata tidak bisa menyejahterakan rakyat, malahan rakyat akan dibebani dan dipaksa membayar bunga dan pokok utang," katanya.

SEJARAH KABUPATEN PURBALINGGA

Sejarah Kabupaten Purbalingga

 Nama Purbalingga berdasarkan kosa katanya terdiri atas dua suku kata, yaitu purba yang berarti kuna dan lingga yang berarti phallus. Selain pengertian ini, juga dikenal cerita tutur tentang asal mula nama Purbalingga, yaitu terdapatnya tokoh Kyai Purbasena dan Kyai Linggasena yang dipercaya sebagai cikal bakal terbentuknya Purbalingga. Dari interpretasi nama Purbalingga mengindikasikan bahwa daerah ini mengandung berbagai tinggalan kebudayaan dari masa yang paling tua yaitu Purba.

Usai perang Diponegoro tahun 1830 terjadilah penataan wilayah di daerah Vorstenlanden yang dikenal dengan ‘Twede Vorstenlanden’ atau Vorstenlanden kedua. Dampak dari Perang Diponegoro, yaitu Sunan Pakubuwono ke-VI dibuang ke Ambon oleh Belanda dan diganti oleh Pakubuwono ke-VII sebagai Raja Surakarta. Dengan demikian seluruh wilayah ‘mancanegara’ (mancanegara : daerah yang de facto belum menjadi kekuasaan Belanda)  Surakarta, termasuk Purbalingga harus mengikuti situasi seperti itu. Oleh karena itu melalui Resolutie Van Den pada tanggal 22 Agustus 1831, daerah Banyumas dan bawahannya mendapat bagian penataan. Penataan itu berdasarkan surat komisaris Vorstenlanden tertanggal 20 April 1830 dan Besluit Van pada tanggal 18 Desember 1830 nomor 1.

Bupati Purbalingga dari Masa ke Masa :

·       Dibawah pemerintahan Kasunanan Surakarta :

1. Raden Ngabehi Dipoyudo III (1759 – 1787)
2. Raden Mas Yudokusumo (pejabat sementara, 1787 – 1792)
3. Raden Tumenggung Dipokusumo I (1792 – 1811)
4. Raden Mas Tumenggung Brotosudiro (1811 – 1831)

·       Dibawah Pemerintahan Hindia Belanda :

1.     Raden Tumenggung Dipokusumo II (1831 – 1846)

2.     Raden Adipati Dipokusumo III (1846 – 1867)

3.     Raden Tumenggung Dipokusumo IV (1868 – 1883)

4.     Raden Tumenggung  Dipokusumo V/Kanjeng Candiwulan (1883 – 1899)

5.     Raden Adipati Aryo Dipokusumo VI (1899 – 1925)

6.     Raden Adipati Aryo Sugondo BSch.G.St (1925 – 1950)

·       Dibawah Pemerintahan Republik Indonesia :

7.     Mas Suyoto (1947 – 1948)

8.     Raden Mas Kartono (1948 – 1950)

9.     Raden Oetoyo Kusumo (1950 – 1954)

10.  Raden Hadisukmo (1954 – 1960).

11.  R Mochamad Sudjadi (1960 – 1967)

12.  Raden Bambang Murdarmo, SH (1967 – 1973)

13.  Letkol Psk. Goentur Daryono (1973 – 1979)

14.  Drs. Sutarno (1979 – 1984)

15.  Drs. Sukirman ( 1984 – 1989)

16.  Drs. Soelarno (1989 – 1994)

17.  Drs. Soelarno (1994 – 1999)

·       Pemilihan Bupati dengan Sistem Paket (berdasar UU No 22/1999)

18.  Drs H Triyono Budi Sasongko, M.Si – Drs H Soetarto Rachmat (Bupati – Wakil bupati, 22 Maret 2000 – 23 Maret 2005).

·       Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Langsung (Berdasar UU No. 32/2004)

19.  Drs H Triyono Budi Sasongko, M.Si – Drs H Heru Sudjatmoko, M.Si (Bupati – Wakil Bupati, 27 Juli 2005 –  27 Juli 2010). 

20.  Drs. H Heru Sudjatmoko, M.Si – Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto, MM (Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, periode 2010 – 2015)

Gambaran Umum

Kabupaten Purbalingga secara geografis terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi pada 101⁰11’ – 109⁰35’ Bujur Timur dan 7⁰10’ – 7⁰29’ Lintang Selatan. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga adalah:

Sebelah utara         :    berbatasan dengan Kabupaten Pemalang

Sebelah timur        :    berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan

Sebelah selatan     :    berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas

Sebelah barat         :    berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

Jarak Ibu Kota Kabupaten Purbalingga ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah adalah 191 km. Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa, 15 kelurahan, 886 dusun, 1.544 RW, dan 5.051 RT.

VISI :

Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia

Misi Pembangunan Purbalingga 2010 – 2015

a.    Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

b.   Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, Tertib, dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

c.    Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Semakin Berkualitas, Berakhlak Mulia, Beretika, serta Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme

d.   Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga yang Semakin Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pendayagunaan Seluruh Potensi Daerah

e.    Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah, Terutama untuk Mendorong Keserasian Pertumbuhan Antarwilayah dan Pemerataan Pelayanan Sosial

f.    Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Hayati

Potensi

           

            Kabupaten Purbalingga memiliki produk unggulan yaitu kerajinan rambut, melati gambir, kayu, gurami dan kayu olahan. Disamping itu, terdapat juga produk andalan berupa jeruk, kobis, kentang, kelapa, nilam, sapi potong, sapu glagah dan aneka kerajinan dari glagah, keramik, gula kelapa/kelapa deres, glagah Arjuna, serta obyek wisata OWABONG (Obyek Wisata Air Bojongsari), Gua Lawa, dan Purbasari Pancuran Mas (River World).

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditas unggulan yang dikembangkan meliputi jeruk, kacang panjang, kobis, kentang, durian dan duku. Pemanfaatan potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Purbalingga didukung oleh ketersediaan lahan yang cukup luas, produktifitas yang cukup tinggi, serta permintaan pasar yang terus meningkat.

Perkebunan

Komoditas unggulan di bidang perkebunan yang mempunyai peluang potensial bagi kegiatan investasi antara lain melati gambir, nilam, kelapa, lada, dan glagah arjuna. Pengembangan komoditas tersebut didukung oleh tingginya produktifitas tanaman, ketersediaan lahan, serta peluang pemasaran yang masih terbuka.

Kehutanan

Produksi unggulan hasil kehutanan di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari kayu (albasia), lebah madu, dan sutera alam.  Selain kayu albasia terdapat juga kayu mahoni, pinus, lo, jati, sungkai, laban, sonokeling, waru, nangka, suren dan lain-lain. Budidaya kayu albasia tersebar di hampir seluruh wilayah terutama di Kecamatan Rembang, Karangreja, dan Karangjambu. Pemasaran kayu albasia selain untuk memenuhi kebutuhan lokal juga telah menembus pasar ekspor.

Perikanan

Sumberdaya ikan di Kabupaten Purbalingga memiliki peluang tinggi untuk dikembangkan karena adanya dukungan sumber air yang berlimpah. Jenis ikan yang dikembangkan adalah ikan gurami yang secara komparatif dan kompetitif memiliki daya saing tinggi. Selain itu terdapat juga ikan nila, tawes dan nilem, yang dikembangkan melalui budidaya kolam dan minapadi. Pengembangan sentra gurami untuk usaha pembenihan dan pendederan berada di Kecamatan Bobotsari, Mrebet, Bojongsari, Kutisari dan Padamara. Sementara usaha pembesarannya dilakukan di Kecamatan Bukateja, Kemangkon, Kalimanah dan Purbalingga.

Peternakan

Jenis ternak yang dikembangkan meliputi sapi potong, kambing khas Kejobong, ayam buras dan ayam ras pedaging. Kegiatan peternakan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya masih berskala kecil, sehingga akan lebih cepat memajukan peternak serta akan memudahkan produksi dan pemasaran. Selama ini komoditas peternakan dari Kabupaten Purbalingga telah merambah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta.

Industri

            Kabupaten Purbalingga memiliki potensi industri yang sangat potensial dengan beragam jenis produk, yang didukung oleh ketersediaan bahan baku, lahan industri, tenaga kerja terampil, dan pemasaran. Beberapa jenis industri yang telah berkembang adalah industri rambut, rokok (Mitra Produksi Sigaret kerjasama PT HM Sampoerna), keramik cetak, kayu olahan, glagah, tempurung, knalpot, tepung tapioka, bambu dan berbagai macam makanan khas.

Pariwisata

            Potensi pariwisata di Kabupaten Purbalingga meliputi wisata alam dan budaya, dengan obyek wisata antara lain Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong), Gua Lawa, Purbasari Pancuran Mas, Petilasan Ardi Lawet,Wana Wisata Serang, pendakian Gunung Slamet, dan monumen tempat lahir Jenderal Sudirman (MTL), Desa Wisata Karangbanjar, Munjuluhur Adventure Zone, Museum Prof DR R Soegarda Purbakawatja dan wisata Arung jeram Sungai Klawing.

Sekilas Hasil Pembangunan

            Sejak dilantik sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada akhir 27 Juli 2010, Drs H Heru Sudjatmoko MSi dan Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto MM telah membuktikan perannya dalam Pembangunan Kabupaten Purbalingga yang signifikan di berbagai bidang. Sebagai contoh di Bidang Kesehatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga, pada tahun 2010, angka kematian bayi (AKB) mencapai 11,20 per 1.000 kelahiran hidup (KH) atau sebanyak 171 kasus. Sementara di akhir tahun 2011 tercatat AKB menurun menjadi 11,16 per 1.000 KH atau sebanyak 168 kasus.

Kasus Malaria juga mengalami penurunan, dari 3.136 kasus di tahun 2010 menjadi 1.562 kasus di tahun 2011. Begitu pula dengan kasus bayi gizi buruk, juga mengalami penurunan yang menggembirakan. Jika di tahun 2010 tercatat bayi gizi buruk hingga 0.20 %, di tahun 2011 menurn menjadi 0,15 %. Persalinan Ibu oleh Tenaga Kesehatan juga terus meningkat. Jika di tahun 2010 hanya 93,69 % maka tahun 2011 meningkat menjadi 95,5 %.

Di Bidang Ketenagakerjaan, selama tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jika di tahun 2011, UMK tercatat senilai Rp 765.000 atau 92% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tahun 2012 meningkat menjadi Rp 818.500 atau 94,6% dari KHL. Kini, untuk tahun 2013, telah ditetapkan UMK senilai Rp 896.500 atau 97% dari KHL. Purbalingga juga masih menjadi kabupaten paling rendah tingkat penganggurannya se-Barlingmascakeb selama empat tahun berturut-turut.

Rendahnya angka pengangguran ini sangat berkaitan dengan banyaknya jumlah perusahaan yang berdiri di Purbalingga. Tingkat penyerapan tenaga kerja perusahaan-perusahaan ini cukup signifikan. Dengan 90 perusahaan yang ada, mampu menyerap 32.884 tenaga kerja di tahun 2010. Dan di tahun 2011, perusahaan yang sama terus menyerap tenaga kerja hingga 35.803 orang.

Di Bidang Pertanian, terjadi kenaikan produksi dari 42.175 ton pada tahun 2010 dan meningkat di tahun 2011 menjadi 43.759 ton. Atau dengan kata lain, tingkat produktivitasnya mengalami kenaikan dari 49,85 kw/ha di tahun 2010 menjadi 55,61 kw/ha di tahun 2011.

Di Bidang Pendidikan, ada penambahan pada jumlah murid SLTA sederajat. Pada tahun 2010, tercatat 20.606 siswa bersekolah di bangku SLTA lalu meningkat di tahun 2011 menjadi 22.600 siswa. Hal ini dapat menjadi indikator semakin meng\ingkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang tertinggi yang mereka mampu.

Prestasi & Penghargaan selama tahun 2012 :

1. IGRA (Indonesia Green Region Award)  - Majalah SWA – KBR68 H – Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Peringkat ke-4, Jakarta 11 Desember 2012.
2. Anubhawa Sasana Desa (Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia (HAM) RI, 5 Desember 2012).
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP) Terbaik Nasional An. Kantor KPMT Purbalingga, PT Sucofindo, Nopember 2012.
4. Inovative Government Award (IGA), Kementerian dalam Negeri, Oktober 2012.
5. Travel Club Tourism Award (TCTA) 2012 (Majalah Travel Club bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), predikat 2^nd Runner Up in Achievement, Jakarta, 24 September 2012.
6. Gatra Budaya Pariwisata dari Pusat Penelitian Budaya dan Pariwisata (Puslibudpar) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsoed Purwokerto, 20 September 2012.
7. Penghargaan Sapta Pesona Toilet Umum Bersih di Taman Rekreasi Buatan Tahun 2012, an. OWABONG, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Marie Elka Pangestu di Jakarta 27 September 2012.
8. Peringkat ke-5 Desa Wisata Berprestasi Tingkat Nasional atas nama Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari,  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta 25 September 2012.
9. Peringkat ke-7 (Rating ‘Sangat Bagus), an PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira Purbalingga, Majalah Infobank Jakarta, September 2012.
10. Juara I Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Jateng an. SMPN 4 Purbalingga, Agustus 2012.
11. Anugerah Adipura, Presiden RI, Istana Negara 7 Juni 2012. (Merupakan Adipura ke-4, sejak tahun 2009).
12. Penghargaan Pendidikan dari Mendiknas atas Komitmen Pemkab Purbalingga dalam pengembangan manajemen kepala sekolah, Sukoharjo, 1 Juni 2012.
13. Terbaik kelima versi Majalah Infobank.a.n Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Purbalingga, Juni 2012.
14. Pembina Terbaik II Gotong Royong Tingkat Nasional an. Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko, M.Si, Mendagri pada pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX dan Peringatan Hari Kesatuan gerak PKK ke-40 tingkat nasional yang dipusatkan di Puspa Agro Jemundo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kamis, 24 Mei 2012.
15. Juara I Nasional Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) an. Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, Mendagri pada pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) IX dan Peringatan Hari Kesatuan gerak PKK ke-40 tingkat nasional yang dipusatkan di Puspa Agro Jemundo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kamis, 24 Mei 2012.
16. Juara I Tingkat Jateng Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar, an SMAN 1 Rembang, Dinas Pendidikan Pemprov Jateng, Mei 2012.

(Dan sejumlah prestasi lain, baik di kancah regional, maupun nasional).

TESIS : ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEREKONOMIAN KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam website portal Kabupaten Purbalingga dapat diketahui, sebelum adanya otonomi daerah, Purbalingga hanyalah bagian dari 35 kabupaten/kota di Jawa tengah yang nyaris tak terdengar gaungnya. Bahkan Purbalingga sering diidentifikasi sebagai bagian dari Purwokerto, kota sentral di wilayah eks-karesidenan Banyumas. Tetapi sejak tahun 2000-an, Purbalingga malah merupakan salah satu contoh kabupaten yang secara progresif melakukan pembangunan hingga mendapatkan berbagai macam penghargaan. Misalnya sebagai Juara I Kabupaten/Kota Pro Investasi tingkat Jawa Tengah di tahun 2004 dan tahun 2009  (Humas Setda, 2010).

Perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 1993 sampai 2011 seperti halnya kabupaten yang lain, juga mengalami pasang surut. Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Negara, juga berimbas pada Kabupaten Purbalingga. Krisis moneter sempat menghempaskan pertumbuhan ekonomi di Kabupeten Purbalingga hingga ke minus 8,27. Akan tetapi seiring membaiknya perekonomian Negara, berlakunya otonomi daerah yang menuntut kreativitas para stakeholder beserta jajarannya ditingkat kabupaten, menjadikan daerah ini mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup progresif. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purbalingga 1993-2011

Tahun	Pertumbuhan (%)	Tahun	Pertumbuhan (%)
1993	6.15
1994	6.20	2003	3.14
1995	6.11	2004	3.35
1996	7.07	2005	4.18
1997	7.56	2006	5.06
1998	(8.27)	2007	6.19
1999	1.10	2008	5.30
2000	2.78	2009	5.89
2001 2002	3.50 4.13	2010 2011	5.67 6.12

Sumber : Bappeda (2012)

 Pertumbuhan ekonomi yang rata rata tinggi di Kab. Purbalingga terjadi pada saat sebelum krisis moneter 1997.  Imbas dari krisis, pada tahun 1998 terjadi pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 8,27. Akan tetapi trend peningkatan pertumbuhan di tahun tahun selanjutnya menunjukkan hasil yang terus meningkat. Dari BPS Kabupaten Purbalingga, diperoleh data pertumbuhan Purbalingga periode 2006 - 2011  mencapai rata rata 5,6%. Walaupun pada tahun 2006 dan tahun 2008 pernah mengalami perlambatan akibat adanya kebijakan moneter dan adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM di tingkat nasional pada tahun sebelumnya. Tahun 2007 pertumbuhan mencapai 6,19% diklaim oleh BPS sebagai pertumbuhan terbaik dibanding tahun tahun sebelumnya.

Dalam pertumbuhan yang mencapai rata rata 5,6% per tahun, capaian kinerja pengurangan penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga, dibandingkan dengan wilayah Barlingmascakeb, menunjukkan hasil yang memuaskan. Purbalingga memperoleh rangking tertinggi  dengan persentase penurunan rumah tangga miskin sebesar 17,2%. Diikuti Kabupaten Banjarnegara sebesar 13,7%, Banyumas 9.0%, Cilacap 5,8%, dan Kebumen dengan pengurangan RTS sebesar 3,7%  (Humas Kabupaten Purbalingga, 2010).

Data mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam Tabel 1.2 dibawah ini

Tabel 1.2.

Ketenagakerjaan Kab.Purbalingga

Tahun	Angkt. kerja	pengangguran	Pendu duk	Tahun	Angkt. Kerja	pengangguran	Pendu duk
1993	323.758	6.225	781.879	2003	404.477	14.796	860.057
1994	333.458	6.572.	795.524	2004	411.414	14.029	871.840
1995	355.860	6.788	810.786	2005	418.470	13.224	879.951
1996	368.795	7.057	816.109	2006	425.646	12.386	885.039
1997	375.804	7.560	821.433	2007	432.946	11.516	890.779
1998	383.901	11.940	826.756	2008	440.371	10.613	896.272
1999	378.278	9.035	832.080	2009	447.924	9.675	901.369
2000	353.074	10.531	833.069	2010	445.605	8.702	851.963
2001	381.252	14.543	833.069	2011	449.867	7.225	891.675
2002	374.739	18.564	843.809

         Sumber : Bappeda, diolah (1994 - 2012)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan angkatan kerja dan jumlah penduduk yang selalu bertambah, penggangguran meledak ditahun 2002  yang mencapai angka 18.564. Namun sejak tahun 2003 angka pengangguran terus menurun dan semakin berkurang hingga tahun 2011 tercatat 7.225 orang. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang gencar menggiatkan iklim investasi, jumlah angkatan kerja  yang mengalami kenaikan setiap tahunnya dapat diimbangi dengan laju pertumbuhan pengangguran terbuka yang semakin rendah. Ini menandakan penyerapan tenaga kerja berjalan dengan baik. Secara teoritis, masalah kemiskinan, pengangguran ataupun kesempatan kerja akan dapat diatasi dengan memaksimalkan investasi yang produktif di berbagai sektor ekonomi (Kattel, 2011). Tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan masalah besar di banyak daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Purbalingga. Menurut teori Nurkse (2011), dalam Trade and Development, kemiskinan merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya kemiskinan terjadi karena pendapatan perkapita rendah. Pendapatan perkapita yang rendah menyebabkan tingkat investasi yang rendah sehingga permintaan domestik perkapita juga rendah. Semua menyebabkan terjadinya kemiskinan. Keadaan seperti ini berputar membentuk lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab akibat.

Sejalan dengan teori Nurske, diharapkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam pengurangan kemiskinan akan menghasilkan perluasan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Ditinjau dari konstelasi posisi geografisnya, Kabupaten Purbalingga kurang mempunyai potensi yang dapat dijadikan sebagai basis perekonomian. Interkoneksi dengan kabupaten tetangga tidak dilalui oleh jalur angkutan umum yang bersifat strategis seperti halnya kabupaten / kota di wilayah pantai utara pulau Jawa / PANTURA maupun jalur selatan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendayagunaan potensi sumberdaya lokal antara lain melalui pengembangan investasi. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pro Investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, antara lain memberikan kemudahan perijinan usaha melalui pelayanan One Stop Service pada tahun 2003, dan penerapan standart ISO 9000 pada tahun 2007. Selain itu, pemerintah daerah berusaha menghilangkan pungutan, memberikan keringanan retribusi, memberikan insentif pada kegiatan usaha strategis, menyediakan data potensi dan akses informasi peluang usaha dan investasi, memfasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran, menyiapkan sarana penunjang/ infrastruktur, memfasilitasi penyediaan bahan baku bagi jenis industri tertentu dan mengembangkan kerjasama antar daerah di bidang ekonomi. Segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga telah menarik minat calon investor yang akan melakukan ekspansi usahanya. Masyarakat Kabupaten Purbalingga juga dipersiapkan menyambut datangnya investasi melalui sapta pesona industri. Sapta pesona industri ini terdiri dari tujuh point yaitu; keramahan, ketertiban, keamanan, kelancaran proses produksi, penyediaan tenaga kerja, penyediaan bahan baku, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sinergi positif antara pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagai bagian dari strategi pembangunan dalam mendorong perekonomian daerah. Investasi sebagai bagian dari upaya pengembangan perekonomian daerah diharapkan dapat ikut mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari Sakernas tahun 2010 disebutkan bahwa penduduk Kabupaten Purbalingga yang berusia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 85,09%.  Sehingga investasi padat karya penting dilakukan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Beberapa industri yang berkembang baik adalah perusahaan PMA yang bergerak dibidang rambut dan bulu mata palsu. Bahkan dengan adanya model plasma, industri ini dapat didirikan didesa yang terpelosok sekalipun.

Model plasma yang dimaksud adalah pekerjaan membuat bulu mata dan rambut palsu di rumah, tanpa harus datang ke pabrik. Dengan cara seperti ini, baik perusahaan maupun pekerja merasa sama sama diuntungkan. Pekerja tidak perlu bersusah payah datang ke pabrik dengan berbagai biaya, dapat dikerjakan kapan saja dan dimana saja. Pihak  perusahaan pun tidak perlu bersusah payah mencari pekerja yang mau membuat bulu mata dan rambut palsu dengan segala persyaratannya. Fakta di lapangan, antara pekerja model plasma dan perusahaan terkadang tidak saling mengenal. Pekerja tidak mengetahui pada perusahaan mana dia bekerja, dan perusahaan juga tidak mengetahui pekerja mana saja yang bekerja untuknya, karena terdapat penghubung yang menyalurkan bahan baku ke desa, dan penghubung pula yang mencari siapa siapa saja yang mau bekerja membuat bulu mata dan rambut palsu. Sehingga antara hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan  tidak seperti layaknya buruh yang bekerja di dalam pabrik. Model plasma ini terdapat dalam  setiap desa di Kabupaten Purbalingga, hingga yang terpelosok sekalipun.  Dengan adanya model plasma seperti ini, investasi asing dan investasi dalam negeri yang bergerak dalam pembuatan bulu mata dan rambut palsu semakin hari semakin meningkat. Data mengenai investasi, dapat dilihat dalam tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3.

Keadaan Realisasi Investasi di Purbalingga (dalam ribuan rupiah)

Thn	PMA		PMDN		Non PMA/PMDN
	Jmlh prshn	Invest(Rp)	Jmlh prshn	Invest(Rp)	Jmlh prshn	Invest(Rp)
1993	3	8.547.978	1	3.000.000	612	6.658.0854
1994	3	9.017.768	1	3.000.000	624	6.998.980
1995	3	9.567.934	1	3.000.000	634	7.038.789
1996	3	10.098.879	1	3.000.000	655	7.298.017
1997	3	8.345.078	1	3.105.000	674	8.345.045
1998	3	10.565.789	1	3.325.276	676	8.911.679
1999	5	13.987.000	1	3.543.025	732	7.877.787
2000*	8	16.171.000	1	3.678.000	760	8.655.000
2001*	8	16.171.000	1	3.701.235	798	8.656.765
2002*	9	18.942.000	1	3.825.351	847	8.732.649
2003	9	28.597.000	1	4.100.000	977	91.393.544
2004	11	77.197.000	1	4.528.000	1.465	147.060.019
2005	13	95.009.996	1	7.476.998	1.974	287.266.721
2006	13	106.327.266	1	8.900.000	2.683	348.218.255
2007	15	145.712.317	1	8.900.000	3.130	422.064.253
2008	17	184.334.320	1	8.900.000	3.378	450.672.325
2009	17	188.334.354	1	8.900.000	3.873	578.296.486
2010	18	197.821.742	14	21.548.910	4.098	621.548.910
2011	18	228.330.000	14	21.548.910	4.503	664.801.334

     Sumber  : * LKPJ 2000-2005

                        KPM Kab.Purbalingga, 2012

Investasi asing dari tahun 1993 sampai tahun 1998 mengalami stagnasi dalam jumlah perusahaan. Tercatat hanya tiga buah perusahaan asing yang memang dari awal sudah bergerak dalam industri pembuatan bulu mata dan rambut palsu. Memasuki tahun 2000 jumlah perusahaan PMA mulai tertarik berinvestasi di Kabupaten Purbalingga. Apalagi sejak dicanangkannya Kabupaten Purbalingga sebagai daerah pro investasi dengan segala kemudahannya, jumlah perusahaan PMA semakin lama semakin banyak. Tahun 2011 tercatat 18 buah perusahaan PMA yang semuanya berkecimpung dalam industri pembuatan bulu mata dan rambut palsu. Penyerapan tenaga kerja dalam pembuatan bulu mata dan rambut palsu sangat tinggi. Sebuah perusahaan dapat menampung ribuan pekerja, sehingga jumlah pengangguran terbuka di tahun tahun sesudahnya menunjukan trend yang semakin menurun.

Perusahaan PMDN yang ada di Kabupaten Purbalingga, sejak tahun 1993 sampai tahun 2009 mengalami stagnasi dalam jumlah. Tercatat hanya 1 perusahaan saja yang bergerak dalam industri pembuatan keramik. Perusahaan ini berorientasi ekspor dan dalam perjalanannya perusahaan tersebut mengalami pailit sehingga pada tahun 2010, sudah tidak berdiri lagi. Akan tetapi dalam waktu yang sama tumbuh 14 perusahaan PMDN yang sebagian besar bergerak dalam bidang bulu mata dan rambut palsu. Begitu pesatnya perkembangan industri bulu mata dan rambut palsu di Kabupaten Purbalingga, sehingga pemerintah daerah mengklaim industri bulu mata dan rambut palsu ini sebagai yang terbesar di Indonesia dan nomor dua di dunia setelah Gwangju, Korea Selatan. Ciri khas pekerja yang berada di sektor industri bulu mata dan rambut palsu ini adalah perempuan. Khususnya perempuan dibawah usia 45 tahun. Ciri yang spesifik ini dikarenakan pembuatan bulu mata dan rambut palsu memerlukan ketekunan, kerajinan, kerapian dan kerajinan tersendiri. Sehingga perrempuan dianggap lebih cocok mengerjakan usaha ini dibanding laki laki. Ketelatenan menjadi kunci utama dalam pembuatan bulu mata dan rambut palsu. Faktor ini pula yang menyebabkan pekerja perempuan jarang ada yang berusia lebih dari 45 tahun. Karena selain membutuhkan konsentrasi yang tinggi, diperlukan pula mata yang awas untuk menata helai demi helai rambut. Diatas usia 45 tahun, pekerja perempuan kebanyakan sudah tidak sanggup lagi membuat bulu mata dan rambut palsu dikarenakan mata sudah tidak awas. Menurut data BPS Purbalingga, jumlah perempuan yang menganggur lebih sedikit daripada laki laki. Peluang pekerja perempuan untuk bekerja di perusahaan rambut sangat terbuka. Yang terjadi sekarang,  Kabupaten Purbalingga justru kekurangan tenaga kerja perempuan, sehingga mengambil tenaga kerja di sekitar kabupaten sekitar yaitu Banyumas dan Banjarnegara.

 Penyerapan tenaga kerja yang tinggi, diharapkan dapat menaikkan pendapatan masyarakat sehingga pada akhirnya perekonomian di daerah dapat berkembang dengan baik. Salah satu indikasi yang dipergunakan untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu daerah adalah dengan melihat PDRB. PDRB yang dicapai merupakan hasil dari seluruh nilai tambah yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan ekonomi di seluruh suatu wilayah tertentu. Data PDRB menggambarkan kemampuan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan suatu proses produksi. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh suatu wilayah sangat tergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut (Bappeda, 2011). Gambaran selengkapnya mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4

PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Konstan

Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2011 (juta rupiah)

Tahun	PDRB ADHK	Tahun	PDRB ADHK
1993	1.297.881.86	2003	1.784.728.21
1994	1.378.389.43	2004	1.844.532.07
1995	1.462.546.18	2005	1.921.653.92
1996	1.565.970.42	2006	2.018.808.10
1997	1.684.387.01	2007	2.143.746.23
1998	1.545.030.05	2008	2.257.392.77
1999	1.562.055.67	2009	2.390.244.57
2000	1.605.463.50	2010	2.525.872.73
2001	1.661.656.61	2011	2.680.456.14
2002	1.730.318.78

                 Sumber :Bappeda,diolah (1994 - 2012)

Sebagai tolok ukur perekonomian suatu daerah, pertumbuhan PDRB tidak dapat lepas dari peran pengeluaran pemerintah dalam sektor pelayanan publik. Pengeluaran pemerintah mencakup belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi berimplikasi pada besarnya tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003). Pengeluaran pemerintah baik berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dapat mendorong penerimaan masyarakat, melalui efek pelipatgandaan / Multiplier effect (Boediono, 1992:118). Peningkatan pendapatan dapat mendorong konsumsi, tabungan masyarakat dan peningkatan permintaan secara keseluruhan. Ini dapat memacu produsen untuk menambah investasi / memperluas kapasitas produksi. Pada akhirnya akan tercipta kesempatan kerja baru bagi masyarakat.

Pengeluaran pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak tahun 1993 sampai dengan 2011 selalu mengalami peningkatan. Kebutuhan pelayanan publik dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya standar kehidupan masyarakat menyebabkan terus meningkatnya kebutuhan  belanja pemerintah.  Peningkatan beban belanja pemerintah daerah ini apabila tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah akan  semakin menurunkan kualitas pelayanan publik.

1.2.  Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perekonomian pada era sebelum krisis moneter masih lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian setelah krisis, Pada tahun 1997 perekonomian tumbuh hingga mencapai 7,56. Pertumbuhan setinggi ini belum pernah tercapai kembali di era pasca krisis moneter, padahal investasi di berbagai bidang, baik itu PMA, PMDN maupun Non PMA/PMDN yang berbasis ramah tenaga kerja dan ekonomi kerakyatan telah bertambah dengan pesat.  Namun demikian perekonomian Kabupaten Purbalingga dalam perkembangannya tidak sesuai dengan perkembangan investasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah perlunya dilakukan penelitian yang menguji pengaruh investasi, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Pertanyaan peneliti yang dikemukakan adalah :

1.         Seberapa jauh realisasi investasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga?

2.         Seberapa jauh jumlah angkatan kerja mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga?

3.         Seberapa jauh realisasi belanja pemerintah mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga?

4.          Seberapa jauh realisasi investasi, jumlah angkatan kerja dan realisasi belanja pemerintah secara bersama sama mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan tujuan penelitian secara khusus, adalah untuk  :

1.     Menganalisa seberapa jauh realisasi investasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga?

2.     Menganalisa seberapa jauh jumlah angkatan kerja mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga?

3.     Menganalisa seberapa jauh realisasi belanja pemerintah mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga?

4.      Menganalisa seberapa jauh realisasi investasi, jumlah angkatan kerja dan realisasi belanja pemerintah secara bersama sama mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga?

1.4.   Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :

a.    Manfaat teoritis, dapat memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi di lapangan, khususnya yang terkait dengan pengaruh investasi, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga.

b.    Manfaat praktis, dapat memberikan masukan yang berarti bagi Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan perekonomian di daerah, khususnya melalui perspektif investasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah.

1.5. Pembatasan Masalah

Dari banyaknya variabel yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah, faktor investasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Purbalingga. Dengan asumsi, bahwa:

1.           Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta.  Investasi dalam hal ini adalah gabungan dari realisasi nilai PMA, PMDN, Non PMA /PMDN.

2.           Non PMA/PMDN adalah pemilikan modal dalam negeri yang tidak mengacu pada UU No. 12 Tahun 1970, sebab tidak tercantum secara eksplisit didalamnya . Termasuk dalam skala ini adalah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), Usaha perseorangan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

3.           Angkatan  kerja menurut BPS didefinisikan dengan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja merupakan sumber daya potensial sebagai pengerak, penggagas dan pelaksana  dari pembangunan di daerah tersebut, sehingga dapat memajukan daerah tersebut.

4.           Pengeluaran pemerintah didefinisikan sebagai nilai output atas pelayanan pemerintah dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit–unit yang kegiatannya tidak dapat dipisahkan. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sama dengan nilai barang dan jasa yang digunakan oleh pemerintah untuk konsumsinya pada saat itu. Pengeluaran pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah belanja rutin dan belanja pembangunan.

Belanja pemerintah, angkatan kerja kerja  dan investasi merupakan komponen pengeluaran dari nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan dilain pihak dalam siklusnya komponen ini juga sebagai sumber bagi penciptaan nilai tambah. Perputaran siklus ini menghasilkan perubahan perekonomian suatu wilayah dimana perubahan tersebut dapat menjadi indikator bagi kinerja perekonomian yang bisa melambat atau lebih cepat.  Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah tersebut.  Dengan demikian tingkat belanja pemerintah, angkatan kerja dan investasi dapat   dijadikan indikator dalam peningkatan perekonomian yang dalam penelitian di representasikan  dengan Product Domestic Regional Bruto (PDRB).