Makalah

PENINGKATAN INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA


I.PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam menggali potensi sumberdaya alam, menciptakan suatu lapangan kerja baru serta dalam mendukung perkembangan kegiatan ekonomi di daerah. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dalam menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sumber daya fisik serta sumberdaya alam lokal. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif–inisiatif yang berasal dari daerah dan pelaku usaha dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi memerlukan sistem kelembagaan yang kuat dan berbasis pada sumber daya lokal. Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan perencanaan pengelolaan sumber daya yang dimiliki harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan kaidah-kaidah keberlanjutan. Dari ketiga sumber daya tersebut, maka sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya pembangunan yang paling menentukan apabila pengelolaannya dilakukan secara benar dan terarah. Pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan memberikan dampak yang langsung terasa manfaatnya.

II. PERMASALAHAN
Bagaimana pembangunan ekonomi pada kabupaten purbalingga pada saat ini? Peluang apakah yang dapat ditangkap oleh kabupaten pada saat ada kecenderungan keterbatasan dana yang dikucurkan dari pusat. Dapatkah mengurangi tingkat pengangguran yang cukup tinggi di daerah ini?

III. TELAAH TEORI
Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999)
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus menafsir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999)
PerencanaanPembangunanEkonomiDaerah
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.
Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.
Ada tiga (3) impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah:
Pertama, perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
Ketiga, Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. (Lincolin arsyad, 1999)

IV. PEMBAHASAN
Menarik investasi domestik dan luar negeri sebanyak-banyaknya agaknya menjadi pilihan bagi daerah ketika ada kecenderungan keterbatasan kucuran dana dari pusat dalam pengembangan ekonomi daerahnya. Agar investasi itu datang maka daerah dituntut melakukan dua hal, yaitu memperbaiki tata kelola pengelolaan unit yang bertanggung jawab terhadap keberadaan, kedatangan, dan keberlanjutan investasi di daerah dan melakukan inventarisasi akan potensi lokal yang bersifat khas untuk “dijual” kepada investor luar daerah atau luar negeri. Mengacu pada analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat), pemanfaatan sumber daya sumber daya alam dan manusia harus dapat bersinergi untuk memperoleh manfaat yang maksimal.
Mengenai penanaman modal asing di daerah, Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah dapat dijadikan referensi karena di Kabupaten Purbalingga terdapat banyak PMA korea yang mayoritas bergerak di bidang usaha pengolahan dan produksi komoditi yang berbahan baku rambut antara lain wig dan bulu mata tiruan. Karena banyaknya, maka Kabupaten Purbalingga dikenal sebagai sentra kerajinan rambut No. 2 terbesar di dunia.
Sepuluh tahun terakhir, perkembangan ekonomi Purbalingga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Ini dapat dilihat dari PDRB yang dari tahu ke tahun selalu meningkat sampai pada saat ini dicapai. Pertumbuhan ekonominya pun diakui lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten di wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen). Geliat ekonomi riil-nya juga kelihatan semakin bergairah dilihat dari menjamurnya bisnis kuliner, perdagangan dan jasa lainya.
Prestasi masa lalu merupakan pembelajaran berharga dalam melaksanakan tata kelola pengembangan dan pembinaan penanaman modal asing untuk masa depan. Perekonomian Purbalingga dalam 10 tahun terakhir mengalami masa-masa yang mengagumkan dengan laju pertumbuhan ekonomian di atas rata-rata kabupaten sekitar. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi pada data terakhir tahun 2007 yang ditunjukan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 6,19%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Demikian halnya untuk tahun 2008, pendapatan perkapita penduduk juga mengalami kenaikan dari Rp. 3.275.670,-/tahun pada tahun 2006 menjadi 3.727.398,-/tahun pada tahun 2007. Tidak hanya itu, Purbalingga juga pernah dinobatkan menjadi Kabupaten Pro Investasi karena prestasinya dalam menggaet investor untuk menanamkan modalnya.
Dari seluruh perusahaan asing yang beroperasi di Purbalingga, hanya satu perusahaan asing berasal dari Jepang dan bergerak di bidang usaha industri kayu olahan dengan hasil produksi berupa peralatan makan dan sembahyang. Sedangkan 18 perusahaan asing lainnya berasal dari China dan Korea Selatan yang kesemuanya bergerak di industri rambut dengan hasil produksi berupa bulu mata, wig maupun kuku palsu.
Dalam kurun tahun 2002 hingga 2007, di Kabupaten Purbalingga terdapat persetujuan rencana PMA sebanyak 7 proyek, dengan nilai US$ 6,830 juta, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.726 orang. Pada saat yang sama juga terdapat realisasi 7 proyek PMA (0,16%) dengan nilai US$ 7,725 juta (0,02%) dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.433 orang (0,38%).
Rata-rata penyerapan tenaga kerja oleh PMA di Purbalingga, mencapai 575 orang/proyek. Angka ini jauh di atas rata-rata penyerapan tenaga kerja oleh PMA di Provinsi Jawa Tengah yang berkisar 477 orang/proyek, Provinsi Jawa Barat yang berkisar 252 orang/proyek, Provinsi DKI Jakarta yang berkisar 112 orang/proyek, maupun secara nasional yang berkisar 207 orang/proyek.
Kenyataan di lapangan, keberadaan investasi asing di Purbalingga mempunyai angka serapan tenaga kerja jauh lebih besar lagi karena hampir semua perusahaan PMA di Kabupaten Purbalingga menjalin kemitraan dengan sentra kerajinan rakyat dan industri plasma perdesaan yang dikelola oleh masyarakat. Keberadaan perusahaan asing di Purbalingga mampu menguatkan pertumbuhan ekonomi regional, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
Pertumbuhan yang relatif tinggi ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain dikarenakan dukungan kebijakan deregulasi investasi, iklim usaha yang kondusif dan juga adanya kepercayaan dunia internasional (khususnya PMA Korea) kepada para pelaku ekonomi daerah dan sumber daya tenaga kerja dalam melakukan berbagai bentuk.
Tentu saja kepercayaan dari para investor yang tidak datang begitu saja ini harus tetap dijaga eksistensinya. Oleh karena itu harus dilakukan inovasi dan perubahan paradigma pemikiran mengenai potensi sumber daya alam daerah sebagai pusat daya tariknya. Tentunya perubahan ini akan menimbulkan perubahan konsep memikiran yang jarang memunculkan kesadaran bersama, pada kali pertama dilontarkan.
Perekonomian daerah Purbalingga semakin mengalami proses perubahan yang lebih baik yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purbalingga. Semakin ramainya bisnis kuliner, semakin banyaknya dealer sepeda motor, counter HP, dan lain-lain usaha, merupakan bagian dari multiplier effect economy dari keberadaan pabrik-pabrik rambut Korea dan pabrik-pabrik lain yang berdiri di Purbalingga.
Bahkan seperti yang dilansir oleh harian Suara merdeka, Kepala Bappeda menyatakan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten P:urbalingga diprediksi bakal turun dibanding tahun 2009. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) RI, pada tahun 2010 ini angka kemniskinan diprediksi turun menjadi 22% atau 188,7 ribu jiwa, dibanding 24,12% pada tahun 2009.

V. KESIMPULAN
Perekonomian daerah Purbalingga semakin mengalami proses perubahan yang lebih baik yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purbalingga. Kabupaten Purbalingga yang meraih prestasi sebagai kabupaten yang pro investasi selama 2 tahun berturut turut telah berusaha dengan baik dalam meningkatkan laju pembangunan ekonomi di daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan PMA maupun PMDN, dan semakin sedikitnya jumlah pengangguran, walaupun sebagian besar tenaga kerja yang dibutuhkan adalah wanita. Kenyataan yang ada, Purbalingga justru kekurangan tenaga kerja wanita, sehingga juga membuka peluang bagi tenaga kerja wanita di wilayah sekitarnya. Tantangan ke depan adalah bagaimana mensejahterakan kaum buruh ini, dan pemberdayaan tenaga kerja pria di sektor yang lain.




DAFTAR PUSTAKA

1. Suara Merdeka, Sabtu, 4 Desember 2010, Angka Kemiskinan Purbalingga Turun.
2. Suara Merdeka,Kamis, 25 November 2010, Kendala Investasi di Daerah.
3. Internet, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=102368
4. Internet, http://visijobs.com/beta/news/detail/2010/12/01/BPS
5. Internet, http://intl.feedfury.com/content/16916678-penanaman-modal-asing